Pada tanggal 06 – 08 Oktober 2020, gelombang besar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law terjadi di 60 kota/kabupaten yang tersebar dilebih dari 20 provinsi di Indonesia. Aksi unjuk rasa yang pada awalnya direncanakan secara damai tersebut berubah menjadi aksi kerusuhan dan penuh dengan
Covid-19: Pembebasan Narapidana Harus Mencakup Tahanan dan Warga Binaan dalam Kasus Pasal Makar Papua Kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk membebaskan para narapidana, terutama narapidana anak, melalui sistem asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Akan tetapi, kami juga mendesak Pemerintah untuk bersikap adil
SIARAN PERS Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur “Lindungi Hak Pekerja/Buruh Dari Dampak Pandemi COVID-19” Melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Joko WIdodo pada Senin, 30 Maret 2020 berencana menerapkan kebijakan darurat sipil sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan COVID-19 di Indonesia.
