Surabaya – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan konflik berlatar belakang agama yang mengorbankan jamaah Syiah Sampang.
Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir mengatakan, penyelesaian kasus kekerasan di Sampang harus ditangani melalui rekonsiliasi antarpihak yang berkonflik. Selama ini Pemerintah Daerah malah membiarkan warga Syiah terusir dari rumah dan kampung halamn yang menjadi haknya.
“Ketika pemerintah mengajukan opsi relokasi, ini sangat-sangat aneh menurut kami, karena seharusnya pemerintah memberikan perlindungan. Lantas kami bertanya, apa fungsi keberadaan Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sampang kalau memang dia tidak bisa melindungi warga negaranya,” kata Fatkhul di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/6).
Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi, Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir juga menyindir penghargaan yang diterima Presiden sebagai tokoh yang berjasa menjaga toleransi umat beragama dari lembaga internasional di New York Amerika Serikat. SBY tidak pantas mendapatkan penghargaan itu.