Browse By

Diskusi Publik Peringatan Hari HAM 2014

Diskusi Publik Peringatan Hari HAM 2014
Memastikan Kehadiran Negara dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Jawa Timur

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Hak Asasi Manusia juga dapat dipandang sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, sudah seharusnya menjadi program prioritas bagi pemerintahan baru Jokowi-JK. Realisasi ini harusnya menjadi program nyata dalam semangat mewujudkan pemerintahan yang bekerja, bekerja dan bekerja, sebagai slogan dan titik tekan yang akan di wujudkan oleh pemerintahan baru sesuai dalam Nawa Citanya yang menyatakan, Jokowi-JK akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, di mana salah satu program prioritasnya adalah penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu.

Pekerjaan serius yang tidak bisa ditunda lagi oleh Pemerintahan Jokowi adalah menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang terbengkalai peninggalan rezim SBY-Boediono, dalam hal ini tiga agenda utama yang mendesak dan belum direalisasikan, khususnya di Jawa Timur, adalah keberanian untuk secara bermartabat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan, perlindungan bagi kelompok Minoritas, dan penyelesaian atas masalah yang dihadapi Korban semburan lumpur Lapindo.

Dalam kerangka itulah, bertepatan dengan Peringatan Hari HAM pada 10 Desember 2014, kami menyelenggarakan Diskusi Publik untuk mendorong ‘Kehadiran Negara’ dalam penyelesaian setiap kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.